Demokrat AS Tolak Anggaran Pertahanan

Demokrat di Senat AS secara kolektif menolak untuk melanjutkan legislasi anggaran pertahanan, menentang kebijakan Trump terhadap Iran dan Israel.

Penyebab Penolakan

Penolakan ini dipicu oleh kebijakan Trump yang dianggap semakin tidak populer, terutama terkait dengan pendekatan AS terhadap Iran dan Israel.

Legislasi anggaran pertahanan ini mencakup permintaan $1,1 triliun untuk Pentagon, $41 miliar untuk Departemen Energi, dan $11 miliar untuk masalah pertahanan lainnya.

Tindakan di Senat dan DPR

Di Senat, suara untuk melanjutkan legislasi ini gagal dengan perolehan suara 50-46, jauh dari 60 suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan.

Sementara itu, di DPR, amendemen bipartisan dari Kongres Demokrat Ro Khanna dan Kongres Republik Thomas Massie untuk menghapus integrasi militer AS-Israel yang lebih dalam juga gagal disetujui.

Reaksi dan Pendapat

Banyak senator dan kongres yang menentang kebijakan ini, termasuk Senator Demokrat Chris Van Hollen dan Senator Bernie Sanders, yang khawatir kebijakan ini akan memberikan kekuatan besar kepada pemerintah Israel atas keamanan nasional AS.

Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, juga menyatakan bahwa Trump 'membawa AS lebih dalam ke perang di Iran tanpa otorisasi, tanpa rencana, dan tanpa strategi keluar'.

Konteks Umum

Perang di Iran dan hubungan AS-Israel merupakan isu yang sangat sensitif dan kompleks, memicu debat hangat di kalangan warga AS dan masyarakat internasional.

Kebijakan Trump terhadap Iran dan Israel telah memicu ketidakpopuleran di kalangan warga AS, terutama di kalangan Demokrat.

Pelajaran dan Refleksi

Penolakan legislasi anggaran pertahanan ini menunjukkan bahwa kebijakan AS terhadap Iran dan Israel masih menjadi isu yang sangat kontroversial dan memicu perdebatan.

Hal ini juga menunjukkan bahwa Demokrat di AS masih memiliki peran penting dalam menentang kebijakan yang dianggap tidak populer dan tidak sesuai dengan nilai-nilai AS.

Penutup

Penolakan legislasi anggaran pertahanan ini merupakan langkah awal dalam perjuangan untuk memastikan bahwa kebijakan AS sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan nasional.